Penjaga Keselarasan, Pembatas Keadilan dan Pembongkar Kezaliman

Bupati Jember Disomasi oleh Perusahaan Tambang Gunung Sadeng Puger , Ini Sebabnya.

Kamis, 26 Mei 2022
foto: Sekdakab Jember Ir. Mirfano

JEMBER, Exposeupadate.com – Kamis, (/26/05/2022). Pencabutan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tambang Gunung Sadeng Puger terhadap 10 badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan, Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST.IPU menuai Somasi. Surat somasi tersebut dilayangkan oleh PT Mahera Jaya Perkasa, (PT.MJP) melalui kuasa hukumnya yakni, Maharidzal, SH. MH. dan Purnomo, SH. Dalam isi surat somasi itu meminta agar Pemerintah Kabupaten Jember membatalkan surat pencabutan Hak Pengelolaan Lahan {HPL} yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Ir. Mirfano dengan nomor surat 188.4 /101/Sekda/1.12/2022.

foto: Satpol PP Kabupaten Jember Saat Sidak Dilokasi Tambang Minjau Batas-batas Lahan Tambang

Apabila dalam waktu 7 hari sejak surat somasi tertanggal 24 Mei 2022 tersebut tak diindahkan, maka perusahaan tambang asal Surabaya tersebut akan menempuh jalur hukum.

Alasan mereka mengeluarkan surat somasi ini, lantaran isi surat keputusan pencabutan HPL yang ditandatangani Sekda Mirfano tersebut tidak mencantumkan secara jelas dan nyata kesalahan apa yang telah diperbuat oleh PT Mahera Jaya Perkasa.

Anehnya, sebelum keputusan pencabutan HPL itu ditetapkan oleh Sekda, pihak PT MJP tidak pernah diberi teguran sekalipun baik secara lisan maupun tertulis.

Selain itu, kebijakan mencabut izin penambangan pada PT Mahera Jaya yang dikeluarkan oleh Pemda Jember tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pasalnya, izin penambangan yang dikantonginya sudah legal dan sesusai UU pertambangan yang berlaku.

Namun demikian, Mahera Jaya Perkasa tetap kooperatif dan taat pada keputusan Pemkab Jember walaupun kebijakan tersebut berdampak kerugian materi terutama pada para pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan itu.

Sampai akhirnya pada tangal 15 Maret ternyata Tim Aset dan Satpol PP melakukan pengerukan pada lokasi tambang di perbatasan CV Guna Abadi dan PT Mahera Jaya Perkasa. Kemudian baru pada tanggal 16 maretnya, Tim Pemkab beserta Sekda Mirfano memasang Papan Nambor.

Selain itu, surat somasi yang ditandatangi kuasa hukum PT Mahera Jaya Perkasa, Maharidzal SH., MH. itu menyebutkan bahwa, informasinya lahan PT Mahera Jaya Perkasa setelah dicabut akan dialihkan pada pihak lain.

Oleh karena itu, pihak Mahera Jaya Perkasa merasa sangat dirugikan dan meminta kepada Bupati Jember Hendy Siswanto untuk membatalkan surat pencabutan HPL yang ditandangani oleh Sekda Mirfano tersebut. Jika tidak, pihak pemkab melalui Sekda Jember dianggap telah melangar pasal 162 UU Perubahan nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan.

Informasi yang terkini, menurut sumber exsposeupdate menyebutkan, bahwa setelah PT Mahera Jaya Perkasa tak aktif melakukan pengelolaan tambang, ternyata ada salah satu badan usaha yang belakangan diketahui melakukan penambangan dilahannya.

Walau demikian Direktur PT MJP saat dikonfirmasi, mengaku tidak tahu menahu perihal tersebut. Dan dari hasil investigasi media ini, penambangan diduga dilakukan oleh CV PR.

Keberanian tindakan illegal CV PR tersebut diduga mendapat dukungan dari salah satu oknum yang membekingi pengusaha tersebut.

“Kalau begini akhirnya penataan lahan tambang menjadi carut marut, dan terkesan tebang pilih,” keluh sumber yang namanya minta dirahasiakan itu.
Sementara Sekdakab Ir. Mirfano, belum menjawab konfirmasi dari media ini. (sul/ful)

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
ExposUpdate