Penjaga Keselarasan, Pembatas Keadilan dan Pembongkar Kezaliman

Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Berhasil Ungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Di PT. Peruri Digital Security

Jumat, 26 November 2021
foto: Konferensi Pers Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan di PT. Peruri Digital Security

JAKARTA, Exposeupdate.com – Jum’at, (26/11/2021). Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Penyediaan Data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnostic, Siem Dan Manage Service di PT. Peruri Digital Security tahun 2018 berhasil diungkap Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

 
foto: Konferensi Pers dipimpin Kabidhumas Polda Metro Jaya KBP E. ZULPAN, S.I.K., M.Si.

Dalam Konferensi Pers pada hari Jumat, 26 November 2021 pukul 13.40 WIB s/d selesai, bertempat di depan Lobi Bidhumas Polda Metro jaya (PMJ). Dipimpin oleh Kabidhumas Polda Metro Jaya KBP E. ZULPAN, S.I.K., M.Si. didampingi oleh Dir Reskrimsus KBP AULIANSYAH LUBIS S.I.K., M.H., Wadir Ditreskrimsus AKBP EDY S SITEPU, S.I.K. dan Kasubdit V Tipidkor Ditreskrimsus PMJ AKBP EKO NOPAN P. S.I.K., MSi.

foto: Dir Reskrimsus Polda Metro jaya KBP AULIANSYAH LUBIS S.I.K., M.H.

Pengungkapan oleh Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus PMJ terkait Tindak Pidana Korupsi pengadaan yang diduga fiktif tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 hingga Mei 2020. Dugaan dilakukan oleh terlapor dari PT. Peruri Digital Security yang merupakan salah satu anak perusahaan BUMN, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).

foto dari kiri: Wadir Ditreskrimsus AKBP EDY S SITEPU, S.I.K., Kabidhumas Polda Metro Jaya KBP E. ZULPAN, S.I.K., M.Si., Dir Reskrimsus KBP AULIANSYAH LUBIS S.I.K., M.H. dan Kasubdit V Tipidkor Ditreskrimsus PMJ AKBP EKO NOPAN P. S.I.K., MSi.

Adapun barang bukti yang disita berupa dokumen kontrak, dokumen serah terima barang, dokumen uji terima barang, dokumen Pembayaran, uang sebesar Rp. 8.959.906.039,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tiga puluh sembilan rupiah).

Terhadap terlapor dikenakan pasal Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sumber berita: Kabidhumas Polda Metro Jaya. (EO1)

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
ExposUpdate