Penjaga Keselarasan, Pembatas Keadilan dan Pembongkar Kezaliman

Diduga Terjadi Kongkalikong, Pembagian Paket Proyek Dispendik Jember Di Grubyuk Kontraktor

Senin, 9 Agustus 2021

foto : Redaksi Expose Update

JEMBER, Exposeupdate.com – Senin, (9/8/2021). Sejumlah rekanan penyedia barang dan jasa / pemerintah “Grubyuk” ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember (9/8/21) dibilangan Jalan Dr Soebandi Jember.

Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi tentang pembagian paket proyek pengadaan langsung (PL) yang dinilai tidak transparan.

Kedatangan mereka untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariyono, sebagai pengguna anggaran yang harus bertanggung jawab membagikan paket proyek tersebut secara adil.

foto : Redaksi Expose Update

Namun kedatangan mereka tidak langsung ditemui oleh Bambang Hariyono. Walau demikian sejumlah kontraktor tidak menyerah dan tetap bertahan dikantor hingga lebih dari 2 jam. Sebelumnya sejumlah paket dilaunching, namun ahirnya di retender karena adanya sejumlah kontraktor melakukan protes dengan dugaan sejumlah paket pengadaan itu “terkondisi” untuk segelintir kontraktor.

Berdasar informasi yang dihimpun oleh media ini, pembagian proyek itu terindikasi adanya intervensi oknum politisi yang mengarahkan untuk diberikan kepada kontraktor tertentu.

“Kami punya hak untuk mempertanyakan pembagian paket ini karena kami dilindungi oleh undang-undang jasa konstruksi. Dan kami taat bayar pajak perusahaan. Sudah selayaknya dapat pekerjaan yang bersumber dari APBD,”tandas H Rudi salah satu kontraktor kepada media ini.

Menurutnya, Ia harus ketemu kepala dinas untuk memdapatkan kejelasan.

Selang 2 jam lebih akhirnya mereka dapat bertemu dengan Kepala Dinas, Bambang Hariyono, walau tidak ditemui dirungan kerjanya. Para rekanan itu kepergok saat Bambang Hariyono keluar dari ruang kerjanya. Kepala Dinas yang terkenal “pelit” bicara itu tak banyak memberikan jawaban.

Dengan santai Ia berlalu menuju mobil dinasnya walau para rekanan mencecar sejumlah pertanyaan. ” Untuk pembagian paket sudah diatur oleh PPK,”ketusnya

PPK dimaksud adalah pejabat pembuat komitmen yang biasanya menandatangani kontrak pekerjaan dengan penyedia barang dan jasa atau kontraktor.

Disisi lain PPK yang berhasil ditemui oleh para kontraktor memberikan penjelasan, bahwa semua pembagian paket proyek menjadi hak sepenuhnya oleh kepala dinas. Atas peristiwa itu sejumlah kontraktor mengancam untuk melaporkan kepala dinas Bambang Hariyono kepada bupati Hendy Siswanto.

“Jika kepala dinas tetap seperti ini maka kami dan teman-teman akan mengadukan persoalan pelik ini ke Bupati” tandas H Rudi. (Sul)

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ExposUpdate