Penjaga Keselarasan, Pembatas Keadilan dan Pembongkar Kezaliman

LAKPESDAM NU Akan Mengawal Kasus Dana CSR Bank Sulteng Toli Toli

Senin, 13 September 2021

foto : Fahrul Baramuli, Ketua LAKPESDAM Nahdatul Ulama (NU) Kab. Toli – Toli

TOLI -TOLI, Exposeupdate.com – Senin, (13/9/2021). Sehubungan dengan adanya temuan BPK RI terhadap pengunaan penyaluran dan penggunaan dana CSR Bank Sulteng, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) TOLITOLI, Fahrul Baramuli sangat mengapresiasi temuan tersebut, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi pemda Toli – Toli untuk lebih baik kedepan dalam melakukan pengelolaan APBD, terutama yang bersumber dari pihak Ketiga.

Meneliti berkas tersebut, terhadap proses pendistribusian dana CSR, LAKPESDAM  NU Menilai, bahwa kita harus melihat dari pangkal terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap proses penyaluran ini, dimana sekretaris daerah (SEKDA) Toli – Toli, mengeluarkan perintah berdasarkan surat penunjukan no. 875.1/2402/Bag.Ekosda tanggal 22 juli 2020 yang ditanda Tangani sekda atas nama bupati, yang diketahui bahwa dinas sosial ditunjuk menjadi pihak penerima dan mendistribusikan bantuan dari program CSR yang bersumber dari Bank Sulteng.

Berdasarkan proses yang menjadi Penelusuran BPK RI ini, kami Menilai bahwa sekda mengetahui secara sadar tentang keberadaan dana CSR tersebut, apalagi di sisi lain, beliau menjabat sebagai kepala PPKD tolitoli. Tapi ironisnya Sekda tidak memperlakukan dana CSR sesuai dengan peraturan yang ada, dimana berdasrkan sepengetahuan kami dana CSR itu masuk kategori hibah sesuai permendagri no 33 tahun 2019 tentang penyusunan APBD thn 2020 dimana dana CSR masuk kategori lain lain pendapatan asli Daerah.

Menurut Fahrul terkait beberapa pendapat dari pihak lain terkait dana CSR yang tidak perlu di petanggung jawabkan, ini hal yang sangat sesat pikir dan Dana CSR dari Bank Sulteng tersebut merupakan bagian dari keuangan negara dan harus diaudit proses penyalurannya.

foto : Dana CSR masuk ke rekening rekanan

Kemudian terkait dengan pemeriksaan yang diakukan pihak APH yang melakukan penyelidikan terhadap hasil temuan BPK RI ini, sebaiknya pihak – pihak lain jangan dulu membuat kesimpulan sendiri bahkan ada pihak yang menganggap ini hanya menyangkut kelalaian administrasi dan tidak ada kerugian negara. Karena menurut kami , maladministrasi itulah pangkal dari terjadinya korupsi. Maladminsitrasi jelas didalamnya Ada penyalahgunaan kewenangan dan ini yang perlu ditelusuri pihak APH.

Arti menyalahgunakan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu:

1.    Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan

2.    Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan

3.    Berpotensi merugikan negara

 

Sedangkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Adiministrasi Negara (“HAN”) yaitu:

1.    Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan;

2.    Abuse de droit atau sewenang-wenang

Berdasarkan uraian singkat diatas maka ini yang menjadi rujukan penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan terkait maladministrasii yang salah Satunya adalah penyalahgunaan wewenang.

Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi kita dalam melakukan uraian masalah yang harusnya memiliki dasar, sehingga bukan opini semata, apa lagi ada pihak dengan profesi tertentu, sebaiknya dalam berstatemen memiliki pijakan hukum sehingga kami dan masyarakt dapat pencerahan yang lengkap terhadap suatu masalah

Kemudian urai Fahrul lebih lanjut berdasarkan penelusuran kami dalam sebuah paparan berjudul Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI (“Puspenkum Kejagung”) yang diakses dari laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan antara lain bahwa penyalahgunaan wewenang mengacu pada UU Pemberantasan Tipikor adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian
Masih bersumber dari laman yang sama, juga dijelaskan soal konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Adiministrasi Negara (“HAN”) yaitu:

1.    Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan;

2.    Abuse de droit atau sewenang-wenang.

 Puspenkum Kejagung juga menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu:

1.    Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;

2.    Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan;

3.    Berpotensi merugikan negara

Kemudian “Apakah harus ada suatu keputusan yang dikeluarkan yang bertentangan”. Dari sini kami asumsikan bahwa yang dimaksud adalah apakah tindakan “menyalahgunakan wewenang” itu harus berupa keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan yang ia keluarkan karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya atau tidak.

Kalau mengacu pada arti penyalahgunaan menurut UU Pemberantasan Tipikor di atas, tindakan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Cukup perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan negara, maka perbuatan tersebut sudah dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Di samping itu, jika dilihat dari perspektif HAN, apabila tindakan yang ia lakukan itu melampaui batas kekuasaannya atau secara sewenang-wenang, maka tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang

Itulah beberapa kajian singkat yang kami pahami terhadap ujung pangkal masalah terjadinya tidak pidana korupsi. Meminjam pernyataan ombudsman RI, bahwa Tidak ada korupsi yang tidak diawali maladministrasi, korupsi adalah buntut dari tindakan maladministrasi baik berupa perbuatan penyimpangan prosedur, keberpihakan maupun bentuk-bentuk perbuatan maladministrasi lainnya yang kemudian menyebabkan kerugian. Disisi lain Maladministrasi berdasarkan Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Fahrul yang juga merupakan mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tolitoli mengatakan, kami percaya pihak APH dalam hal ini kejati sulteng akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan dapat membawa keadilan bagi masyarakat TOLITOLI terutama mereka yang terdampak pandemi covid-19. (Rumian)

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ExposUpdate