Penjaga Keselarasan, Pembatas Keadilan dan Pembongkar Kezaliman

Tanggapan Yusril Ihza Mahendra soal lahan “Miliknya” di IKN

Kamis, 27 Januari 2022
foto: Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH.

JAKARTA, Exposeupdate.com – Kamis (27/01/2022). Riuhnya pemberitaan terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, menyeret sejumlah nama yang terkait langsung terhadap kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adalah lembaga pemerhati lingkungan hidup, WALHI dan praktisi hukum Eggy Sudjana yang menyeret nama Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH. yang konon memiliki lahan yang cukup luas di wilayah tersebut.

Demi terang benderangnya rumor tersebut, Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH. menyampaikan sanggahan yang dikirim ke redaksi sebagai berikut.

“Izinkan saya memberikan tanggapan sebagai berikut: Saya mendapatkan saham 20 persen dan diangkat jadi komisaris perusahaan tsb (PT Mandiri Sejahtera Energindo) sebagai pembayaran jasa hukum menangani kasusnya karena mereka dalam kesulitan membayar jasa hukum secara tunai. Tetapi belakangan sahamnya saya jual lagi karena tumpang tindih perizinan dan pinjam pakai kawasan hutan yang tak kunjung selesai sehingga tambang itu tidak pernah dapat dikerjakan oleh perusahaan tersebut”

“IUP tersebut sudah ada belasan tahun yang lalu, jauh sebelum ada kabar daerah itu akan dijadikan IKN. Ketika akan dijadikan IKN, tidak pernah ada pembicaraan apapun dari maupun dengan Pemerintah mengenai nasib IUP di kawasan tersebut setelah nantinya dijadikan ibu kota”

“IUPnya di atas lahan 160 hektar. Hal ini tidak pernah diungkap ke publik, sehingga orang bertanya-tanya ada berapa ribu atau puluhan ribu “lahan milik Yusril” di kawasan IKN seperti lahan HGU atau HTI. IUP bukan kepemilikan atas tanah, melainkan hanya izin menambang (IUP) di atas tanah yang bukan miliknya. Bisa tanah dikuasai negara, bisa juga tanah milik orang lain”

“Karena itu jika akan mulai kerja, harus ada pinjam pakai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau itu kawasan hutan, pembebasan lahan kalau lahan itu milik orang lain dan sebagainya. Sampai hari ini, baik pinjam pakai hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pembebasan lahan dengan penduduk setempat di lahan yg diterbitkan IUPnya itu belum selesai. Kalau begini urusannya, apakah perusahaan pemegang IUP yang dulu saya punya saham, adalah pemilik lahan 160 hektar itu? Jelas tidak samasekali. Orang yang belajar hukum seperti aktivis WALHI dan Eggy Sudjana mestinya mengerti masalah ini. Lain halnya kalau mereka tidak pernah belajar hukum pertanahan, jadi hanya omong doang alias “omdo”, atau memang “kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu” untuk menyesatkan opini publik”

“Jadi IUP tambang bukan berarti memiliki tanah seperti HGU untuk kebun, Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan sebagainya”

“Nah sekarang dengan kawasan itu diputuskan menjadi kawasan IKN, maka IUP sudah pasti akan dicabut atau didiamkan sampaj IUPnya berakhir, karena tidak mungkin ada kegiatan menambang di kawasan IKN. Lantas apakah pemegang IUP mendapat kompensasi atas lahan tambangnya karena dijadikan IKN? Tidak samasekali karena lahan itu bukan milik pemegang IUP. Jadi keuntungan apa yang saya dapat dengan dijadikannya kawasan itu sebagai IKN? Tidak ada samasekali, malah rugi karena sudah capek ngurusin perkara IUPnya, ketika selesai, kawasan itu dijadikan IKN sehingga tidak bisa menambang di sana”

“Jadi ada yang digembar-gemborkan WALHI dan dikutip Eggy Sudjana itu cuma isapan jempol dan rumor yang tidak jelas juntrungannya. Saya maklum saja. Namanya juga orang cari perhatian publik, apa saja diumbar ke permukaan, apakah itu pembodohan atau tidak, yang penting sudah jadi berita menarik bagi mereka. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih”

“Data yg mereka ungkap bahwa saya menjadi pemegang saham dan komisaris perusahaan itu, adalah data lama tanpa melihat perubahannya. Padahal saham sudah saya jual dan saya bukan lagi komisaris pada perusahaan tersebut. Silahkan anda cek di database Dirjen AHU Kemenkumham, apakah saya masih pemegang saham dan komisaris PT Mandiri Sejahtera Energindo yang disebut-sebut WALHI dan Eggy Sudjana itu”. ( Red)

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
ExposUpdate