Dugaan Intervensi Politik Cemari Pembentukan Koperasi Merah Putih di Jember

Kamis, 1 Mei 2025

JEMBER, Exposeupdate.com – Kamis, (01/05/2025). Komisi B DPRD Jember menerima laporan serius terkait dugaan intervensi politik dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di dua desa dari dua kecamatan. Koperasi yang semestinya menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto ini justru ditengarai dimanipulasi oleh kepentingan birokrasi lokal.

Ketua Komisi B, Candra Ary Fianto, menyatakan bahwa koperasi tersebut wajib dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Desa.

“Koperasi ini dirancang untuk mengangkat potensi desa, bukan jadi alat politik. Prosesnya harus melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan warga yang punya kapasitas di bidang pertanian, peternakan, dan usaha desa,” tegas Candra, Rabu 30 April 2025.

Namun realitasnya jauh dari harapan. Komisi B menerima laporan dari warga yang mencium adanya pengkondisian oleh oknum camat dan lurah. Struktur koperasi diduga telah ditentukan lebih dulu sebelum musdesus digelar.

“Warga merasa ditelikung. Musdesus dijalankan sekadar formalitas, bahkan ada yang mengaku tak dilibatkan sama sekali,” beber Candra.

Masyarakat pun meminta DPRD turun tangan dan menggelar rapat dengar pendapat. Mereka menuntut transparansi dan pembatalan hasil musdesus yang sarat rekayasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember, Sartini, terkesan cuci tangan. Ia berdalih hanya bertugas melakukan verifikasi dokumen hasil musdesus.

“Struktur pengurus sepenuhnya hasil musdesus. Kami tidak intervensi,” kata Sartini singkat.

Namun ia mengakui, sesuai arahan Bupati Jember, seluruh pengurus koperasi harus warga desa setempat. Sayangnya, laporan yang masuk justru menunjukkan sebaliknya—ada indikasi nama-nama dari luar desa yang disisipkan ke dalam kepengurusan.

Exposeupdate akan terus menelusuri siapa di balik skenario pembentukan koperasi yang menyimpang dari prinsip pemberdayaan ini. Jika dibiarkan, program strategis nasional bisa berubah menjadi kendaraan politik jangka pendek. (Saiful Rahman)

Baca Juga

Berita Terkait

ExposUpdate