JEMBER, Exposeupdate.com – Rabu, (05/02/2025). Sengkarut terkait ribuan tenaga honorer di Kabupaten Jember yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menjadi sorotan. Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember menyatakan keprihatinannya dan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki permasalahan ini. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember, Holil Ashari, mengungkapkan bahwa pembentukan Pansus penting untuk memahami proses perekrutan ribuan honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Ia juga menduga bahwa perekrutan ini memiliki kaitan dengan nuansa politik menjelang Pilkada Jember 2024.
Sementara itu, Tim Advokasi Pemenangan Muhammad Fawait (Gus Fawait) – Djoko Susanto telah membuka posko pengaduan bagi tenaga honorer yang terancam diberhentikan. Mereka menerima laporan dari belasan honorer yang mengeluhkan status mereka yang tidak tercatat dalam database BKN dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember. Beberapa di antaranya bahkan mengaku harus membayar sejumlah uang untuk menjadi honorer di Pemkab Jember.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menyatakan bahwa tidak mungkin ribuan pegawai honorer diberhentikan begitu saja karena akan menimbulkan berbagai persoalan lanjutan, seperti peningkatan angka kemiskinan. Ia menekankan perlunya mitigasi dan pencarian solusi untuk masalah ini.
Selain itu, Komisi D DPRD Jember menawarkan solusi dengan menetapkan status kepegawaian bagi pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN namun tidak lolos seleksi PPPK sebelumnya sebagai PPPK paruh waktu, dengan penganggaran melalui nomenklatur belanja jasa. Hal ini diharapkan dapat menghindari pemberhentian massal honorer.
Namun, hingga saat ini, belasan ribu pegawai honorer di Pemkab Jember belum menerima gaji karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN.
Dengan berbagai langkah yang diambil oleh DPRD Jember dan pihak terkait, diharapkan permasalahan tenaga honorer non-database BKN di Kabupaten Jember dapat segera menemukan solusi yang adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (Saiful Rahman)
