Penjaga Keselarasan, Pembatas Keadilan dan Pembongkar Kezaliman

Menguji Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Rabu, 7 Juli 2021

foto : Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta

JAKARTA, Exposeupdate.com – Dilingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) pada tanggal 25 Nopember 2020 sudah meraih gelar predikat nomor 1 keterbukaan Informasi Publik dengan nilai tertinggi 97,99 %. Sangatlah kurang baik predikat yang disandang gelar nomor 1 dan sudah 23 tahun reformasi berjalan tapi masih ada PNS/ASN menunjukkan perilaku arogansi para pejabat menutup-nutupi informasi publik tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik dengan predikat yang sudah ada.

Setelah 23 tahun reformasi bergulir di negara Republik Indonesia (RI) ini, entah kenapa, ada apa di era demokrasi dan keterbukaan informasi publik (KIP) UU nomor 14 tahun 2008. Tetap saat ini masih ada sebagian oknum PNS/ASN di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih ada TRADISI dan KEBIASAAN suka memblokir nomor Handphone (HP) dan Aplikasi Whatsapp (WA) wartawan media cetak online dan LSM. PNS/ASN Sebagai pelayan publik dan wartawan sebagai kontrol sosial publik seharusnya bersinergi menjalin komunikasi yang baik untuk kemajuan pemberitaan terkini, termoderen, tercanggih untuk dunia bidang pertanian dalam rangka tercapai swasembada pangan dunia dan kemakmuran, kesejahteraan petani. Keluhan tentang tradisi dan kebiasaan pemblokiran nomor HP/WA datang dari beberapa wartawan media cetak online dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jangan ada lagi Tradisi dan Kebiasaan suka memblokir nomor HP/WA oleh oknum oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Entah kenapa dan ada apa oknum oknum PNS/ASN bisa memblokir, jadinya heran. Salah satu Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) SYAMSUDDIN mengjelaskan, tradisi dan kebiasaan memblokir nomor HP/WA sudah kerap sering terjadi dialami bagi para wartawan media cetak online dan LSM. Mau dilihat, jujur tidak ada masalah yang terlalu besar menongjol yang signifikan sama sekali, sehingga harus sampai terjadi diblokir. Dengan diblokirnya timbul beraneka ragam muncul persepsi yang negatif. SYAMSUDDIN kembali menjelaskan, blokir memblokir adalah hak oknum PNS/ASN tapi tidak mencerminkan pejabat publik yang beretika dan profesional, etika diatas segala galanya.

foto  : Anggota Lembaga Pemantau Penyelenggara Neara Republik Indonesia (LPPN-RI), SYAMSUDDIN,  (10/5/2021), by Rumian

Tradisi dan Kebiasaan yang suka memblokir nomor HP/WA disebabkan adanya untuk mengecek kebenaran suatu berita untuk permintaan konfirmasi oleh wartawan yang selalu sering kepada oknum oknum pejabat PNS/ASN tertentu, yang kemudian adanya pemberitaan pemberitaan yang dirasa vulgar yang mengorek ngorek terhadap tupoksi dan kinerja, seperti kegiatan proyek proyek oknum PNS/ASN tertentu itu yang merasa terusik dan tidak nyaman, ya mungkin juga secara pribadi misalnya, kalii ada oknum wartawan dan LSM yang satu dua tiga kali memohon bantuan ke oknum pejabat PNS/ASN tersebut karena bosan sehingga nomor HP/WA tiba tiba diblokir dan seterusnya. Utarakan hal ini memang benar fakta kenyataanya di lingkup Kementerian Pertanian Republik Indoensia.

Wartawan tetap selalu mengedepankan konfirmasi dan croscek kebenaran suatu berita miring, negatif supaya tidak terjadi fitnah, pencemaran nama baik dan berita hoax supaya tidak terjerat kena dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE Nomor 11 tahun 2008. Fenomena baru ini pemblokiran nomor HP/WA oleh oknum oknum PNS/ASN di Kementan justru aneh bin ajaib pejabat pemerintah sebagai abdi negara, sebagai pelayan publik, kalau tidak mau balas permintaan konfirmasi suatu berita atau tidak mau baca berita berita yang dishare atau alergi dengan wartawan dan LSM, bukannya harus lansung blokir dan memblokir nomor HP/WA, tidak mau meladeni tak perlu sibuk membalas dan menanggapinya. Masaa begitu saja sampai repot repot harus sampai memblokir nomor HP/WA wartawan yang sudah punya dasar pijakan dan dilindungi UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Jentelman, Profesional sebagai pejabat publik dalam menghadapi wartawan pengontrol publik, konfirmasi, pemberitaan, dan LSM pengontol . Sebagai yang dibutuhkan laporan masyarakatnya, hal ini tidak mengambarkan figur seorang pejabat PNS/ASN pemerintah yang berwibawa, beretika dan tidak menghargai profesi wartawan dan LSM yang sudah dasar pijakan, kalo tidak senang merasa terusik, terganggu dan tidak nyaman oleh wartawan dan LSM ada jalur untuk melaporkan kelembaga wartawan ke PWI, AJI, MOA dan penegak hukum polisi. MenPAN-RB, TJAHJO KUMOLO menurutnya , jadilah PNS/ASN sebagai pelayan berkelas dunia internasional.

foto : Ketua Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara, RIZAL IBRAHIM , (10/5/2021), by Rumian

Ketua Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK N) RIZAL IBRAHIM mengatakan, setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi dan kebebasan berekspresi bagi orang orang. RIZAL IBRAHIM mengatakan pada wartawan media cetak online, oknum pejabat PNS/ASN tidak bisa melakukan pemblokiran sewenang wenang tanpa ada alasan yang jelas sehingga tidak ada overcuntural pemblokiran apabila tidak ada penyampaian yang Negatif (10.3.2021). Penjelasan salah satu PNS/ASN di Kementerian Pertanian yang tidak mau disebutkan namanya, tidak mau melakukan pemblokiran dari nomor HP/WA wartawan dan LSM cukup diam tidak merespon supaya ada inisiatif bisa ketemu datang lansung tatap muka untuk menjelaskan lebih jelas transparan berita apa yang dimaksud. Dalam tulisan berita ini, semoga tidak ada lagi tradisi dan kebiasaan memblokir nomor HP/WA di era demokrasi, di era Menteri Kabinet Maju Presiden Joko Widodo dan dimana Kementan baru saja mendapatkan meraih juara 1 keterbukaan informasi publik (KIP). Dengan berprinsip tidak perlu menjawab dan menanggapi karena tidaklah urgensi, mungkin lebih baik dan bijak ketimbang harus memblokirnya dan Maju terus bersama Kabinet Indonesia Maju untuk mengedepankan kepentingan, Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. (by Rumian )

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
ExposUpdate